Seperti ditulis dalam semingu terakhir di berbagai media massa tanah air, carut marut pengelolaan banjir yang tak pernah tuntas dan berulangnya kejadian bencana lingkungan di daerah lain yang memakan korban adalah gambaran adanya pengulangan bencana alam yang mengusik kenyamanan rakyat setiap tahun tanpa ada perbaikan berarti.
Terkait dengan hal itu, Trevor Kletz (1993) dalam buku ”Lessons from Disaster” membuat ungkapan penting dalam membuka perspektif seorang manajer ketika menentukan prioritas kerja sebuah perusahaan. Ungkapan itu adalah, ”silahkan seorang manajer merancang produksi dan menghitung keuntungan finansial dari perusahaannya untuk beberapa tahun ke depan. Tapi cobalah juga pada saat yang sama beberapa menit saja ledakan besar dan kebakaran terjadi”.
Meskipun lingkup perhatian Kletz untuk membangun safety system (sistem pengamanan) sebuah industri, tapi aplikasi pesan yang disampaikan bersifat umum. Kletz pada intinya menekankan arti penting dari learning and remembering terhadap pelajaran dari bencana di masa lalu, karena ilmu yang mumpuni untuk menangani sebuah bencana baru diperoleh ketika kita telah menjadi korban bencana tersebut.
Dan potensi bencana entah kecil atau besar, akan mungkin terulang kembali dalam hitungan tahun pada tempat yang sama. Apa yang diutarakan oleh Kletz relevan untuk para pemimpin di Indonesia. Saat ini, para elit politik sedang berlomba mengobral janji harga beras turun, harga BBM turun, gaji naik, dan seterusnya. Sementara di saat yang sama, memori publik diingatkan oleh rekaman kejadian yang selalu berulang tiap tahun ketika menghadapi banjir yang sedang melanda banyak daerah di Indonesia.
Dengan berulangnya bencana ini, apakah berarti kemampuan learning dan remembering pemimpin kita sudah begitu rapuh?
Ancaman Bencana
Hampir semua pemimipin mengenal bahwa negara kita berada di daerah ring of fire (lingkaran api) karena rawan terhadap bencana alam. Empat lempeng tektonik (Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dan adanya sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara–Sulawesi, menyebabkan negara kita pemilik natural hazard seperti gempa, longsor dan banjir, tertinggi di dunia. Dari total bencana yang ada, bencana cuaca dan perairan (hidrometeorologi) adalah yang paling sering terjadi, meliputi banjir (34,1 persen) diikuti oleh tanah longsor (16 persen) (BAPENAS–Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasioanl /BKP-BN 2006-2009).
Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi hanya 6,4 persen, tetapi menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat Tsunami di NAD 2004 dan gempa bumi Nias 2005. Ancaman tersebut belum lagi ditambah ancaman mendunia akibat global warming (pemanasan bumi). Perubahan iklim bumi yang ikut mengancam Indonesia antara lain naiknya suhu permukaan bumi 1,1–6,4 derajat Celcius dan seringnya muncul gelombang panas ekstrim yang diikuti meningkatnya intensitas dan kecepatan topan tropis. (United Nations for Disasters Reduction, 2008). Dampak berikutnya adalah ancaman munculnya berbagai wabah epidemik, iklim yang tak menentu dan berpengaruh pada pertanian dan mengancam kekeringan yang diikuti kelaparan.
Bencana dan Politik Ekonomi
Yang justru patut dikenali menjadi sumber bencana di kemudian hari adalah bahwa penyebab bencana alam dan dampaknya di masa depan akan lebih kompleks, yakni dari bencana alam semata, atau kecelakaan teknologi semata, menjadi hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain menjadi sebuah disaster. Sebagai contoh, pada November 2005 sebuah tangki penampungan Benzene meledak di provinsi Heilongjiang, Cina.
Lima orang meninggal seketika. Tetapi yang justru lebih berbahaya dari ledakan itu adalah bahwa ratusan ton luapan cairan beracun dan karsinogenik (pengancam kanker) mengalir ke sungai Songhua yang biasa digunakan oleh jutaan penduduk sekitar untuk minum dan keperluan rumah tangga lain. Bulan Juli 2007 sebuah gempa melanda Kashiwazaki, Jepang. Gempa 6,8 skala richter sudah sering terjadi di Jepang dan dianggap biasa. Masalahnya adalah, gempa yang terjadi di daerah ini sudah cukup merusak fasilitas dan beberapa pipa pembangkit tenaga nuklir di kota ini.
Akibatnya, 1.200 liter air yang mengandung sedikit bahan radioaktif bocor dan mencemari laut serta puluhan barel limbah radioaktif tingkat rendah mencemari lingkungan sekitar. Kasus sejenis di Indonesia adalah kasus lumpur Sidoarjo. Meski pendapat umum mengklasifikasikan sebagai natural disaster (bencana alam), tetapi kalangan ilmuwan bersepakat mengkategorikan sebagai technological disaster (bencana teknologi) (Richard Davies, Journal Earth and Planetary Science Letters, 2008).
Ancaman bencana alam juga dipengaruhi kondisi politik ekonomi. Krisis ekonomi dunia saat ini membuat banyak ilmuwan khawatir terhadap ancaman bencana lingkungan akibat global warming di masa depan. Penyebab utamanya karena perusahaan–perusahaan besar ternyata ikut kolaps terkena dampak krisis dan tidak lagi fokus untuk berinvestasi dalam proyek-proyek adaptasi perubahan iklim.
Klimazwei, sebagai contoh, sebuah konsorsium penelitian untuk perubahan iklim yang dimotori oleh universitas, perusahaan besar, lembaga riset nasional dan LSM di Jerman, akhir tahun 2008 memutuskan untuk menghentikan beberapa proyek riset mereka tentang perubahan iklim lantaran tidak ada lagi komitmen dari seabagian industri penopang dana terbesar. Di Indonesia, ironisnya iklim politik ikut memecah konsentrasi penanganan bencana dan prioritas dana. Kasus banjir di Jawa Timur seperti tenggelam oleh berita elit yang memperebutkan kursi Gubernur.
Maka jangan salahkan bila kemudian rakyat mengira bahwa terlantarnya mereka saat ini karena dana yang dimiliki elit politik telah tersedot habis lantaran pilkada. Sementara sebelumnya di Jakarta, isu penanganan banjir hanya hangat menjelang kampanye Gubernur. Di daerah lain, banyak alat deteksi dini (early warning system) untuk gempa dan tsunami yang telah dibangun hilang dicuri. Wajar, karena short term memory rakyat lebih dominan mengenal urusan perut hari ini dari pada menanti gempa yang entah kapan terjadi.
Ujian pemimpin
Memang membuat aman dalam segala hal perlu biaya ekstra. Trade-off (pertimbangan prioritas) harus dikompromikan agar biaya yang sudah dibelanjakan tidak mengganggu prioritas lain yang juga perlu dana besar. Untuk tingkat industri, misalkan, trade-off berada antara membuat instalasi safety instumentation system yang harganya mahal dengan menekan biaya produksi agar harga jual produk rendah.
Maka ketangguhan pemimpin bangsa Indonesia akan diuji di tahun 2009 ini. Dengan dana terbatas dan di tengah panasnya suhu politik menjelang pemilu, para calon pemimpin seharusnya berani memilih isu peningkatan rasa aman rakyat dan peningkatan aksi penanggulangan bencana, dan bukan hanya mengobral janji yang lebih populis untuk bekal investasi politik belaka.
Sangatlah wajar bila resep penanggulangan bencana pemerintah selama ini perlu dipertanyakan, karena bencana rutin datang tanpa ada perbaikan dari tahun ke tahun. Akhirnya, ungkapan Kletz di awal tulisan ini kiranya perlu dipertimbangkan para calon pemimpin agar membuat negeri ini aman. Kalaupun suatu ketika harga BBM turun, beras murah, gaji guru tinggi, tetapi banjir tiap tahun selalu datang, atau bahkan gempa bumi dan tsunami kembali terjadi, atau kerusuhan terjadi di mana-mana, maka pastilah janji-janji kampanye selama ini tak ada artinya. (*)
* Suhendra, Peneliti Lingkungan pada BAM (Lembaga Penelitian Material Nasional Jerman), Berlin dan pegiat ISF (Indonesian Solidarity Foundation) Jerman
